Kembalikan Uang Rakyat kepada Rakyat

Perlengkapan Kantor – Pergerakan penghematan sempat dicanangkan pada saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, usaha itu belum juga selesai dikerjakan. Saat ini, dimuka pemerintahannya, Presiden Joko Widodo juga menyimpan perhatian pada masalah ini.

Tiga surat edaran segera di keluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Tiga surat itu adalah tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi untuk melakukan Pergerakan Penghematan Nasional waktu sidang kabinet, 3 November 2014.

Surat edaran awal yaitu Surat Edaran Nomor 10 Th. 2014, tanggal 4 November 2014, mengenai penambahan dampaktivitas serta efisiensi kerja aparatur negara. Selang dua minggu, keluar Surat Edaran No 11/2014 mengenai Pembatasan Aktivitas Pertemuan/Rapat di Luar Kantor serta lalu Surat Edaran No 13/2014 mengenai Pergerakan Hidup Simpel.

Lewat surat edaran itu, aparatur sipil negara disuruh membatasi perjalanan dinas, rapat diluar kantor, irit listrik, pendingin ruang, telepon, air, alat catat kantor, serta kendaraan dinas cuma untuk kebutuhan dinas. Jadi bentuk pengawasan, tiap-tiap enam bulan sekali, tiap-tiap lembaga disuruh memberikan laporan penghematan yang sudah dikerjakan ke kementeriannya. Bila instruksi penghematan tidak digerakkan, sangsi administratif dijatuhkan, salah satunya penundaan promosi, tidak diberi tunjangan kemampuan, serta tidak dicairkannya upah ke-13.

Pergerakan penghematan biaya ini tidak hanya diatas kertas. Presiden Jokowi menunjukkannya saat pilih memakai pesawat komersial serta duduk di kelas ekonomi waktu kunjungan ke Semarang, awal Desember kemarin.

Presiden Jokowi juga kurangi jumlah anggota rombongan dalam tiap-tiap kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri. Kebijakan ini buat wartawan nyaris senantiasa dapat gabung dengan Jokowi dalam rombongan paling utama yang memakai pesawat kepresidenan. Fenomena ini tidak sering berlangsung di masa terlebih dulu.

Jokowi juga kurangi jumlah staf kepresidenan, yang diantaranya dikerjakan dengan tak akan menggunakan juru bicara serta staf spesial. Minuman dan makanan di kompleks Istana Kepresidenan juga disederhanakan.

Di deretan menteri, penghematan diantaranya dikerjakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Langkahnya diantaranya dengan mengoptimalkan Gedung Sasana Bhakti Praja, ruangan pertemuan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, untuk pertemuan dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, serta deretan Kemendagri yang lain. Walau sebenarnya, terlebih dulu, pertemuan sesuai sama itu umum di gelar di hotel-hotel berbintang.

Pergerakan penghematan akhir-akhir ini juga masif dikerjakan banyak pemerintah propinsi serta kabupaten/kota.

Pergerakan penghematan itu mungkin saja tampak remeh. Tetapi, bila dikerjakan semuanya lembaga, di pusat sampai daerah, biaya yang dihemat dapat menjangkau miliaran, bahkan juga triliunan rupiah.

Wakil Presiden Juiceuf Kalla sempat mengatakan, dalam Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN) ada alokasi biaya sampai Rp 40 triliun untuk perjalanan dinas serta rapat diluar kantor pemerintah. Ini dinilainya jadi satu diantara bentuk inefisiensi biaya yang perlu selalu diperbaiki. Jumlah itu baru dari APBN, belum juga bila diliat di tiap-tiap Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD).

Oknum aparatur sipil

Mengadakan aktivitas diluar kantor serta perjalanan dinas sampai kini jadi satu diantara langkah yang seringkali digunakan oknum aparatur sipil negara untuk menggerogoti APBN atau APBD. Sebab, tiap-tiap aktivitas diluar kantor atau perjalanan dinas, mereka memperoleh penambahan pendapatan berbentuk honorarium, besarnya Rp 300. 000 hingga Rp 500. 000 /hari.

Mendekati akhir th. biaya, modus itu umum tampak. Mereka berniat membuat rapat di hotel meskipun di kantor ada ruang untuk rapat. Ruang-ruangan di hotel juga habis dipesan. Demikian halnya kamar hotel. Mereka bersama-sama lakukan perjalanan dinas ke luar kota dengan dalih koordinasi atau studi banding.

Langkah itu juga menimbulkan penyimpangan. Hasil kontrol Tubuh Pemeriksa Keuangan semester I-2014 tunjukkan, ada orang yang ditugaskan lakukan perjalanan dinas malah tidak pergi. Mereka menitipkan surat perintah perjalanan dinas ke orang yang lain yang pergi untuk distempel di lembaga maksud jadi bukti pertanggungjawaban pemakaian biaya. Praktek ini buat negara tidak untung hingga Rp 92, 83 miliar.

Terkecuali perjalanan dinas, Instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Layanan Pemerintah (LKPP) seringkali temukan pengadaan alat catat kantor yang berniat digelembungkan.

” Satu kantor berisi lima orang, namun beli kertasnya Rp 1, 5 miliar. Lalu tiap-tiap th. dilaporkan habis hingga selalu dianggarkan. Korupsi kok dari alat catat kantor, berikan makan anak kok dari (korupsi) kertas, ” kata Direktur Pengembangan Kiat serta Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setyabudi Arijanta.

Saat inefisiensi biaya selalu berlangsung serta modus korupsi di birokrasi selalu berulang, langkah pemerintah untuk mengefisienkan biaya terang pantas di dukung. Sebab, dengan efisiensi itu, dana-dana yang tidak butuh dapat semakin banyak dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.

Wali Kota Manado Vicky Lumentut, umpamanya, menjelaskan, pembatasan perjalanan dinas, rapat diluar kantor, rehabilitasi gedung, serta pengadaan furniture dapat menghemat sampai Rp 36 miliar. Dana itu lalu digunakan untuk menolong korban banjir di Manado supaya mereka dapat membuat kembali tempat tinggalnya yang rusak dihantam banjir pada awal th. 2014.

Penghematan ala SBY

Pergerakan penghematan seperti yang saat ini dikerjakan Jokowi sesungguhnya sempat dikerjakan pada saat pemerintahan Presiden Yudhoyono. Lewat Instruksi Presiden Nomor 10 Th. 2005 mengenai Penghematan Daya, Yudhoyono memberikan instruksi penghematan pemakaian penerangan, alat pendingin ruang, serta kendaraan dinas.

Th. 2012, atas kebijakan Yudhoyono juga, Kemenpan serta RB keluarkan surat edaran yang dasarnya memohon penambahan efisiensi, penghematan, serta kesederhanaan hidup. Beberapa instruksi di surat edaran itu juga membatasi perjalanan dinas, rapat-rapat diluar kantor, serta pemakaian sarana dinas.

Bila diliat lebih jauh ke belakang, Presiden Megawati sempat lakukan hal yang sama. Lewat Menpan waktu itu, Feisal Tamin, di keluarkan Surat Edaran Nomor 357/M. PAN/12/2001 mengenai Beberapa langkah Efisiensi serta Penghematan dan Hidup Simpel di Lingkungan Aparatur Negara.

Dalam surat edaran itu, aparatur sipil negara disuruh menghemat listrik, telepon, air, serta membatasi perjalanan dinas. Aparatur juga disuruh tidak mengadakan resepsi serta pesta ditempat elegan serta terlalu berlebih.

Lantas kenapa sampai saat ini pemborosan selalu berlangsung? Guru Besar Administrasi Negara Kampus Gadjah Mada Miftah Thoha menilainya tak ada usaha serius, benar-benar, serta berkelanjutan dari pemerintahan terlebih dulu untuk efisiensi biaya. Pengawasan juga lemah serta tidak ada sangsi tegas untuk aparatur sipil negara yang memboroskan biaya.

” Walau sebenarnya, dengan pemberian sangsi, seperti pangkat di turunkan atau tempat pekerjaan dipindahkan, juga akan ada dampak kapok hingga pemborosan tidak selalu terulang, ” tuturnya.

Efisiensi biaya juga diinginkan Miftah tidak berhenti pada pembatasan perjalanan dinas atau rapat diluar kantor. Satu hal yang dapat mengefisienkan biaya dalam jumlah besar yaitu merampingkan susunan organisasi di tiap-tiap kementerian/instansi/pemerintahan daerah.

”Organisasi pemerintahan kita sangat besar serta gemuk. Bila ingin mengefisienkan biaya semakin besar, jumlah petinggi eselon satu sampai empat di birokrasi mesti dikurangi karna banyak masalah petinggi itu yang tumpang tindih. Ini adalah satu diantara sisi perlu dari reformasi birokrasi hingga birokrasi kita dapat lebih efisien serta efektif, ” kata Miftah.

Pada akhirnya, dampaktivitas penghematan biaya sangat ditetapkan sikap serta tujuan aparatur sipil negara. Kesadaran kalau rakyat adalah yang memiliki kedaulatan teratas yang perlu dilayani, serta bukanlah melayani, jadi kunci kesuksesan. Ini mungkin saja bermakna butuh revolusi mental, kata yang (sempat) dipopulerkan oleh Jokowi. Harga Kertas HVS