Mengapa HTI Juga Dilarang di Negara Lain

HTI Dilarang di Negara Lain – Pemerintah Indonesia formal membubarkan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) seiring bersama pencabutan standing badan hukum ormas selanjutnya oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap Rabu (19/08) lantaran dianggap bertentangan bersama ideologi Pancasila dan UUD 1945. Tetapi Indonesia bukan cuma satu negara yang melarang kegiatan organisasi ini.

Sedikitnya tersedia 20 negara di seluruh dunia yang melarang HT berkembang di negaranya lantaran lebih dari satu alasan, mulai dari dianggap mengancam kedaulatan negara, keterlibatan didalam kudeta sampai keterlibatan didalam aksi terorisme.

Apakah Hizbut Tahir?

Hizbut Tahir, yang berarti Partai Pembebasan didalam Bahasa Arab, didirikan terhadap 1953 oleh Taqiuddin al-Nabhani, seorang hakim pengadilan di Palestina dan kini telah tersebar di 45 negara. Hizbut Tahir mengklaim gerakannya menitikberatkan perjuangan memunculkan umat Islam di seluruh dunia dan punya tujuan untuk menegakkan Kekalifahan Islam atau negara Islam. Mungkin saja ini mengandung berita politik terbaru yang tidak kita ketahui ujar seseorang dari negeri sana.

Organisasi ini sangat aktif di lebih dari satu negara barat, lebih-lebih Inggris, dan lebih dari satu negara di Timur Tengah dan Asia Tengah.

Pendiri sekaligus Direktur Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC) didalam studinya ‘Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran’ menyebut, terhadap masa-masa awal organisasi terhadap medio 1960an, kelompok ini menghasilkan serangkaian kudeta yang gagal di Yordania, Suriah dan Mesir.

Pada akhir 1970, penyebarannya diperluas ke Amerika, Inggris dan Australia. Cabang Indonesia sendiri didirikan lewat koneksi anggota cabang Australia.
Negara mana saja yang melarang Hizbut Tahrir.

 

Kendati begitu, negara-negara Timur Tengah layaknya Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki telah malarang HT. Sementara Uni Emirat Arab (UEA), Lebanon dan Yaman masih melanggengkan keberadaaan kelompok tersebut.

Mesir membubarkan Hizbut Tahir terhadap th. 1974 lantaran dikira terlibat usaha kudeta dan penculikan mantan atase Mesir. Di Suriah, organisasi ini dilarang lewat jalan ekstra-yudisial terhadap 1998.

Sementara Turki secara formal melarang Hizbut Tahrir, namun masih selamanya beroperasi sampai kini. Pada th. 2009 polisi di Turki menahan lebih kurang 200 orang karena dikira menjadi anggota tersebut. Namu ini sedikit aneh ataupun justru berita aneh karena ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan.

Di belahan dunia yang lain, Rusia dan Jerman terhitung melarang eksistensi organisasi. Di Rusia, Mahkamah Agung memasukkan Hizbut Tahrir didalam 15 organisasi teroris terhadap 200. Konsekuensinya, Hizbut Tahrir dilarang melakukan kegiatan apapun di Rusia.

Di th. yang sama, Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, melarang seluruh kegiatan Hizbut Tahrir di Jerman lantaran dituduh menyebarkan propaganda kekerasan dan anti semit terhadap Yahudi. Pemerintah Jerman kemudian membekukan seluruh izin atas aset mereka, serta memidanakan mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Sementara di Inggris, usaha untuk membubarkan organisasi dilakukan oleh dua perdana menterinya, Tony Blair dan David Cameron, namun konsisten mengalami kegagalan.

Padahal, sebelum saat menjabat perdana menteri periode 2010 – 2016 didalam kampanyenya Cameron bersama tegas berjanji untuk membubarkan kelompok tersebut. Upaya ini urung dilakukan saat menjabat lantaran arahan dari pengamat hukum yang mengatakan misalnya pemerintah membubarkan Hizbut Tahir, organisasi selanjutnya bakal mengajukan banding dan pemerintah bakal kalah.

Di Spanyol dan Prancis, Hizbut Tahir diawasi ketat karena dianggap ilegal.

 

Sebelum Indonesia, negara terakhir yang melarang eksistensi Hizbut Tahrir adalah Malaysia, dua th. lalu. Pada 17 September 2015, Pemerintah negeri jiran menunjukkan organisasi ini sebagai ‘kelompok menyimpang’ dan meyakinkan siapa pun yang ikuti gerakan pro-khilafah ini bakal menghadapi hukum.

Organisasi Klandestin di Indonesia

Sejak pertengahan 19980 sampai reformasi, Hizbut Tahir Indonesia adalah organisasi klandestin. Baru terhadap th. 2000 mereka menjadi organisasi terbuka dan berkembang pesat sejak itu, meski kriteria keanggotaan yang ketat menyebabkan mereka sebagai organisasi elit yang tidak cukup dikenal masyarakat yang luas.

Sidney Jones menerangkan, jikalau FPI dan kelompok sejenisnya kerap melanggar hukum -meski mereka tidak memiliki kasus bersama demokrasi. Sementara HTI, yang terhadap dasarnya antidemokrasi, justru sangat hati-hati bersama hukum.

“Mereka tidak pakai kekerasan, meskipun terkadang menunjang orang lain yang melakukannya. Tujuannya bersifat revolusioner dan anti-demokrasi, dan salah satu cabang terbesar di dunia tersedia di Indonesia,” sebut Sidney didalam makalahnya.
Pasca reformasi, HTI berada di balik gerakan yang menunjang sistem pemerintahan Islam khilafah menguat di kampus-kampus. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menginformasikan niatnya untuk membubarkan HTI sejak Mei lalu. Organisasi ini dianggap bertentangan bersama Pancasila dan UUD 1945 serta menciptakan benturan di Masyarakat.

Untuk memuluskan niatnya, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang berisi memotong jalan mekanisme pembubaran ormas tanpa perlu lewat sistem pengadilan.

Mengapa umumnya negara-negara ‘Islam’ justru melarang Hizbut Tahrir?

Menurut pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Al Hadar, perihal ini berjalan lantaran Hizbut Tahrir memperjuangkan khilafah, sementara khilafah tidak mungkin lagi didirikan di zaman sekarang, dimana nasionalisme negara-negara Arab telah memadai kuat.

“Artinya satu khilafah memimpin dunia Islam sepenuhnya kan perihal yang utopis, tidak mungkin,” ujar Smith kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.
Di negara-negara Arab, Smith menjelaskan, Hizbut Tahrir mendorong oposisi -baik partai maupun militer- untuk menyita alih kekuasaan dari pemerintah yang tengah berkuasa, selanjutnya berkolaborasi bersama Hizbut Tahrir untuk membentuk khilafat dimana organisasi selanjutnya menjadi ujung tombak dari pemerintahan baru ini.

“Kalau dibiarkan, ini mengganggu ritme masyarakat dimana Hizbut Tahrir itu ada. Jadi lebih baik dilarang sekalian karena jikalau mereka dapat mereka dapat pakai kekerasan di didalam membentuk pemerintahan. Ini yang kemudian menjadi alasan penting bagi pemerintahan di Arab untuk membubarkan HTI,” mengerti Smith.
Namun, ia tak memungkiri bahwa meski dilarang di negara-negara tersebut, pendukung Hizbut Tahrir masih mobilisasi kegiatan secara diam-diam atau menyusup ke organisasi lain.

“Barangkali masih tersedia individu-individu yang masih bermimpi untuk mendirikan itu (khilafah islamiyah) namun secara organisatoris, Hizbut Tahrir telah tidak ada. Karena pembangun ideologi ini, al-Nabhani, telah kehilangan pengikut di dunia islam, di Timur Tengah khususnya, karena tidak relevan. Kehilangan relevansinya bersama dunia Islam, atau dunia Arab terhadap sementara ini,” imbuhnya.

Sementara di Inggris, usaha pembubaran organisasi ini alot lantaran faktor ideologi yang mengakar dan dipegang teguhnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi oleh pemerintah Inggris.

Smith menjelaskan, pasca penjagalan Khilafah Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Ataturk terhadap 1923.

Utopia Khilafah Islamiyah

Ideologi khilafah ini justru menjamur di Asia Selatan, lebih-lebih India dan Pakistan. Tokoh-tokoh ulana di anak benua India terhadap sementara itu gerakan pembelaan terhadap pentingnya khilafat di didalam dunia islam. Ideologi ini yang kemudian dibawa oleh imigran asal Pakistan dan India yang jumlahnya banyak di Inggris.

“Jadi, orang-orang muslim di India yang kemudian berimigrasi ke Inggris, baik dari Pakistan maupun India, mereka bawa serta ideologi khilafah itu. Mungkin itu bukan sebuah ideologi untuk menyita alih kekuasaan di Inggris, namun adalah ide yang dibawa imigran Pakistan, India dan Banglades ini karena warga Asia Selatan (di Inggris) memadai besar,” kata dia.

Selain itu, kegagalan yang dilakukan oleh Tony Blair dan David Cameron untuk membubarkan Hizbut Tahrir di negara selanjutnya karena pertimbangan politik, sehingga selamanya mendapat bantuan dari kalangan muslim di Inggris.

“Kemungkinan ke dua adalah komitmen kebebasan berideologi di Inggris memadai dipegang teguh oleh pemerintahan Inggris sehingga pelarangannya ini bakal menimbulkan pengertian bahwa tersedia pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di negara layaknya Inggris yang telah begitu maju dan begitu tinggi toleransinya kepada kebebasan mendirikan organisasi dan ideologi apa pun selama mereka tidak melakukan kekekrasan atau gerakan bawah tanah,” cetus Smith.